Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » Wisma Kaliurang Diambil Alih TNI-AD, Alli Waris Ambil Langkah Hukum

Ir Kuswandi SH MH  mendampingi  Niken Retnani Nur Endah W  selaku ahli waris alm Samuel Soegito, 

SLEMAN (info-jogja.com)  – Korem 072/Pamungkas mengambil alih pengelolaan Wisma Kaliurang dengan mengosongkan wisma, Selasa (22/5/2018) siang. Pengosongan dilakukan dengan mengeluarkan perabot milik pengelola Niken Retnani Nur Endah W  yang merupakan ahli waris alm Samuel Soegito.

Keduanya yakni pihak pihak waris dan Korem 072/Pamungkas  sama-sama mengklaim kepemilikan atas aset yang terletak di kawasan wisata Kaliurang Sleman itu.

Ditegaskan Kasilog Korem 072/Pamungkas Kolonel I Made Alit Yudana yang juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Penertiban bahwa  Wisma Kaliurang merupakan aset negara yang dimiliki TNI dan telah ada sejak zaman Belanda. Wisma Kaliurang pernah digunakan sebagai Pusat Pendidikan Musik (Pusdiksik) Janmipersad yang dikelola Minpers Kodam IV/Diponegoro.

“Sesuai surat Pangdam IV/Diponegoro kepada Janminpersad No. B/2511/XI/1980 tanggal 3 November 1980. Pengelolaan kemudian dialihkan dari Minpers Kodam IV/Diponegoro ke Korem 072/Pamungkas sesuai surat Pangdam IV/Dip No. B/05/I/1981 tanggal 2 Januari 1981, selanjutnya surat Pengdan IV/Dip No. B.523/IV/1981 tanggal 6 April 1981 tantang izin kepada Korem 072 untuk mengelola gedung/tanah eks Pusdiksik,”jelas Made kepada wartawan disela pengosongan.

Made menjelaskan pada 16 April 1986 gedung eks Pusdiksik digunakan sebagai Mess Korem 072 untuk pelayanan tamu. Sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga yakni Alm Samuel Soegito sesuai Surat Perintah Danrem 072 dengan nomor Sprin/135/IV/1986.


“Surat perisi perintah kepada Bapak Samuel Soegito untuk mengelola Mess Korem yang ada di Timoho, Wisma Kaliurang, Wisma Hastorenggo I dan Wisma Hastorenggo II di Kaliurang. Tapi sejak itu sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan, malah berupaya memiliki,” jelas dia.


Menurut Kasilog, sebelum dilakukan penertiban pihaknya telah melakukan pertemuan dengan ahli waris sebanyak 3 kali. Namun ahli waris tetap bersikukuh tidak mau melepas aset dan memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan itu ke Denpom IV/2 dan melayangkan gugatan ke PN Yogyakarta.

Kasilog Korem 072/Pmk Kolonel Inf made Alit Yudana
“Kalau ada gugatan ya dihadapi, tidak masalah. Itu hak warga negara karena negara kita ini negara hukum. Dilaporkan ke Denpom juga silahkan. Yang jelas Wisma Kaliurang ini aset milik TNI AD, seluruhnya ada 4 bangunan. Tapi oleh pengelola sebelumnya ada penambahan-penambahan,” paparnya.

Setelah penertiban, lanjut Made Alit, set kemungkinan akan dibiarkan terlebih dulu. “Yang penting kita kuasai dulu asetnya. Kalau pun mau diperbaiki tidak memungkinkan sekarang karena butuh biaya besar. Perlu diketahui juga yang kita kuasai itu bangunannya saja karena tanahnya itu tanah SG. Kami hanya mencabut kembali hak pengelolaannya dan dikembalikan ke Korem,” pungkasnya.

Sementara Kuasa Hukum ahli waris Alm Soegito, Ir Kuswandi SH MH , pihaknya  mengaku tidak berdaya melawan kesewenang-wenangan Korem 072.”Menurut kami ini adalah sebuah pelanggaran dan menurut korem  benar, beda pendapat dalam hal ini hal biasa, hal yang harus jaga dan hargai. Kami tidak menentang tidak menyalahkan siapapun, kita tidak bisa menghalangi pengosongan ini,”ungkap Kuswandi kepada wartawan.

Sebagai praktisi hukum, pihaknya menyesalkan  langkah eksekusi oleh TNI-AD. “Saya baru kali ini melihat seperti mengusir orang, selama kami beracara dalam melakukan eksekusi dengan cara yang benar, diantaranya dengan menyediakan tempat dan angkutan sedangkan ini angkutan seadanya . Kemudian ini tidak ada berita acara seperti layaknya  eksekusi yang diharapkan,”sesal dia.

Upaya perlawanan ditempuh dengan menggambil langkah hukum hukum, Kuswandi menambahkan pada 14 Mei 2018  telah mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan upaya pidana.

“Sebagai wakil anggota  masyarakat yang tidak bisa berbuat banyak, tidak berdaya untuk melawan sebuah institusi TNI AD. Harus rela dan berat hati dengan rasa tangis. Kita menunggu proses  dan putusan persidangan di pengadilan,”ungkap dia.

Dia berpendapat, bahwa bukti memiliki tanah bukan sebuah dari regristasi atau IKMN melainkan bukti hak sah yang tercatat dalam perundangan UUPA yag sudah berlaku sejak 1984 hingga saat ini terlebih setelah terbit UU  keistimewaan DIY Nomor 13 tahun 2012.

”Dalam UU keistimewaan bahwa  tanah yang  berasal dari tanah negara menjadi tanah kraton, kami tidak mengerti bagaimana pihak lain termasuk TNI mengklaim atas dasar register,”tandas dia.

Sebelumnya ahli waris telah melaporkan Kasilog ke Denpom IV/2 Yogyakarta, Minggu (20/5/2018) malam yang dituangkan dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor LP/13/V/2018.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono WK

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post