Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » Erick S Paat : Pemda Tak Taat Hukum, Ahli Waris Pasang Spanduk Peringatan Hentikan Aktifitas

Sukrisno Wibowo (kanan) didampingi Erick S Paat SH 
YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) – Pasca dilayangkan surat ditujukan Gubernur DIY perihal perhatian agar pihak yang berada di lokasi obyek sengketa 2 yakni eks Bioskop Indra agar mentaati penetapan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Yogyakarta nomor 1/G/2018/PTUN-YK, pihak ahli waris Sukrisno Wibowo didampingi kuasa hukumnya Erick S Paat SH  MH memilih memasang spanduk peringatan, Senin (7/5/2018) pagi.

“Hari ini kami akan segera memasang peringatan untuk pemerintah DIY,”jelas Erick
Spanduk ditujukan kepada tergugat II intervensi I yakni  Pemda  DIY dipasang membentang tepat di atas jalan akses  menuju lahan eks Bioskop Indra, berisikan untuk menunda  penghentian sementara aktivitas di kawasan tersebut. Padahal pernah digelar sidang lapangan tanggal 27 April lalu.

“Seharusnya pemerintah DIY  menghormati putusan , negara kita negara hukum jalur hukum sudah diambil apapun harusnya dihormati, putusan akhir masih jauh apakah dikabulkan atau tidak itu soal lain, tetapi putusan putusan penundaan itu harus dihormati dan dihargai,”kata Erick kepada wartawan di lokasi pemasangan spanduk.

Faktanya, menurut dia, berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa  Pemerintah Kota tetap akan melanjutkan kegiatan pembangunan.”Sudah beberapa kali kita sampaikan dipersidangan tetapi tetap juga dilanjutkan, artinya kami melihat disini Pemerintah Kota Yogyakarta  tidak menghargai dan menghargai hukum,”urainya.

Usai pemasangan spanduk, pihaknya  menunggu respons dari Pemda DIY. Jika tetap ngotot tidak mau melaksanakan penetapan pengadilan, maka ia memastikan akan membawa persoalan itu ke Mendagri, DPR RI Komisi III, Komnas HAM  dan ke Presiden Joko Widodo.

Pemasangan spanduk di lokasi
“Kami juga akan membawa persoalan ini ke Komnas HAM, karena yang dilakukan itu melanggar hak asasi klien kami. Akses ditutup sampai-sampai dua unit mobil yang diletakkan dibelakang tidak bisa keluar. Padahal di depan digunakan untuk parkir, sementara klien kami kehilangan pendapatan karena salah satu sumbernya juga dari pengelolaan lahan parkir,”rincinya.

Sedangkan proses hukum di PTUN Yogyakarta masih bergilir. Pihaknya imbuh Erick mengajukan gugatan agar majelis hakim PTUN Yogyakarta untuk membatalkan obyek sengketa 1 yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tentang penjualan rumah/tanah dan pemberian hak pengelolaan atas nama Pemda DIY.

“Kami juga  meminta majelis hakim membatalkan sertifikat hak pengelolaan nomor 00001 Kelurahan Ngupasan, surat ukur nomor 00718/NGUPASAN/2013 tanggal 06 Mei 2013 dengan luas 5.170 m2 atas nama pemegang hak, Pemda DIY yang dikeluarkan kepala kantor pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014  sebagai obyek sengketa 2,”ungkapnya.

Gugatan di PTUN Yogyakarta layangkan oleh  Sukrisno Wibowo dkk melalui Kuasa Hukumnya, Eric S Paat SH MH, diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN sebagai Tergugat I, dan Kepala Kantor BPN Kota Yogyakarta sebagai Tergugat II. Belakangan Pemda DIY mengajukan diri sebagai Tergugat II Intervensi I dan Tantyo Suharno sebagai Tergugat II Intervensi I.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono WK

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post