Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » Laporan Tindak Pidana di SP3, Atiek Damayanti Layangkan Permohonan Praperadilan

Atiek Damayanti (baju kuning) didampingi pengacaranya Oncan Poerba.
SLEMAN (info-jogja.com) – Atiek Damayanti  warga Padukuhan Gunungbang Bejiharjo Gunungkidul, pemilik sah atas tanah di atas Gua Pindul melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Sleman pasca laporan tindak pidana dugaan penggusahaan sumber daya air  tanpa izin  kandas  oleh  Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh termohon Polda DIY.

“ Awalnya karena perkara yang dilaporkan pada 12 Februari 2014 oleh  Ibu Atiek dihentikan dengan SP3  oleh Polda  DIY  maka  kita lakukan gugatan pra peradilan ini,” kata Atiek Damayanti yang disampaikan Kuasa Hukumnya, Oncan Poerba SH didampingi FX  Yoga  Nugrahanto SH  kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/11)  di Banyu Mili Resto Kwarasan Sleman.

Menurut Oncan,  sebelumnya telah dilaporkan  kepada terlapor diantaranya  Haris,  Subagyo alias Bagyo,  Bupati Gunungkidul Badingah, Wakil Bupati Imawan Wahyudi, Sekretaris Daerah saat itu dijabat oleh Budi Martono dalam laporan LP /16/II/2014/DIY/RES GMK tanggal 12 Februari 2014.

“Awalnya laporan dilayangkan ke Polres Gunungkidul, setelah  penerapan tersangka kepada Bagyo lalu proses penyidikannya  dilimpahkan ke Polda DIY namun  dengan bergulirnya penyidikan Polda DIY  mengeluarkan  SP3 dengan nomor S.Tap/4a/III/2015/Ditreskrimsus tanggal 17 Maret 2015,”bebernya.

Pihaknya menilai bahwa  pengusahaan sumber daya air di Gua Pindul tanpa izin dari Atiek selaku pemilih lahan merupakan pelanggaran hukum.”Polisi  menilai laporannya bukan merupakan tindak pidana padahal pengusahaan lokasi wisata itu tidak memiliki   izin usaha, izin lingkungan, dan Izin tata ruang,”tandas Oncan.

Dalam petitum permohonan praperadilan, dimohonkan untuk menetapkan dan menyatakan bahwa pebuatan termohon merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menetapkan dan menyatakan secara hukum tidak sah penghentian penyidikan dalam surat  S.Tap/4a/III/2015/Ditreskrimsus serta memerintahkan kepada para termohon untuk segera menyelesaikan pemeriksaan dan penyidikan laporan pemohon dalam waktu 14 hari sejak putusan perkara ini,”ucap Oncan.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post