Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » Mendampingi Kasus Anak, LKBH Bangkit Sebut JPU Bukan Dikualifikasikan Penuntut Umum Anak

SLEMAN (info-jogja.com) – Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disusun hanya berkas penyidikan yang dilakukan Polsek Ngaglik Sleman , tidak ada satu pun yang menunjukkan para penyidik dikualifikasikan sebagai penyidik anak. Surat dakwaan disusun berdasarkan cara –cara yang tidak benar.

Demikian   sebagian bunyi  eksepsi atau   surat jawaban  atas dakwaan JPU yang dilayangkan tim  Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bangkit saat   mendampingi  terdakwa DH (17)  seorang siswa  SMK dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN)  Sleman, Selasa (23/5/2017).

Saat digelar sidang pembacaan eksepsi, Selasa (23/5/2017)
Sebelumnya pada sidang lalu, DH didakwa oleh Jaksa Basariah Marpaung SH dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, lantaran kedapatan  membawa senjata pemukul jenis Kenop  yang di taruh di dalam bagasi sepeda motor miliknya saat mengikuti konvoi merayakan kelulusan sekolah pada 2 Mei 2017 lalu.

“Ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 41 atay (1) UU Pengadilan anak , penyidik terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan surat keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk Kapolri, , dalam perkara ini tidak ada satu pun yang menunjukkan para penyidik Polsek Ngaglik dapat dikualifikasikan  sebagai penyidik anak, “ sebut Hapsari Budi Pangastuti SH  di depan persidangan dengan Hakim tunggal , Christina Endarwati SH.

Ketua LKBH Bangkit, Ade Dwi Fahruli  SH  (tengah) bersama tim.
Disebutkan pula, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tidak dikualifikasikan sebagai Penuntut Umum anak .

 “ Bahwa berdasarkan ketentua Pasal 1 angka 6 jo Pasal 53 ayat (1) UU Pengadilan anak , penuntut terhadap anak ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung , dalam hal ini setelah memeriksa berkas perkara a quo tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Sleman dapat dikualifikasikan sebagai penuntut umum anak, “ tambahnya.

Selain itu , bahwa penahanan dan perpanjangan penahanan melanggar ketentuan Pasal 45  ayat (1) dan ayat  (2)  UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ” Penahanan dan perpanjangan penahanan tidak menyebut pertimbangan kepentingan anak dan atau  kepentingan masyarakat,” bebernya.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post