Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » Dipraperadilan Terbitnya SP3, Polisi Menjawab Perkara Tidak Cukup Bukti

Ilustrasi palu Pengadilan
SLEMAN (info-jogja.com) –Kapolda DIY  sebagai termohon melalui tim  kuasa hukum menjawab atas  dilayangkanya  gugatan Praperadilan oleh pemohon  Ir Suprapto  didepan  Hakim tunggal  Ikha Tina SH MHum di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Selasa (30/5/2017) .

Perkara tersebut  berawal   diterbitkanya  Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) oleh termohon atas perkara kejahatan  perbankan yang dilakukan oleh tersangka SW.

Termohon berpendapat bahwa SP3 yang dikeluarkan adalah sah , seperti disebutkan  tim Kuasa Hukum terdiri  AKBP Agus Triatmaja SH, AKBP Marpaung SH, Kompol Anton Nugroho W SH, Iptu Sinduharja SH , Iptu Agus Sudiarto SH, Penata TK I Heru Nurcahya SH , Penata TK IV Haryo D SH dan Brigadir Arum Sari SH.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa termohon telah menetapkan SW sebagai tersangka pada 17 November 2015, telah juga dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan , “ seperti disebut termohon dalam persidangan. Pada 23 November 2015 dikirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan nomor SPDP/111/XI/2015/Ditreskrimsus  ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.

Selanjutnya berdasarkan surat nomor B/443/III/2016/Ditreskrimsus tanggal 10 Maret 2016 termohon/penyidik telah mengirimkan berkas perkara tahap I A  Quo  ke Kejati DIY dengan nomor surat BP/07/II/2016/ Ditreskrimsus pada tanggal 20 Februari 2016 .

Pada tanggal 1 April 2016 penyidik mendapatkan surat pemberitahuan penyidikan untuk dilengkapi (P19) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar mempertajam pemeriksaan terhadap saksi.
P19 dari JPU kembali kepada termohon pada 10 Maret 2016 dengan nomor surat B-4366/0.4.4/Euh.1/10/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 disebut tidak ditemukan perbuatan melawan hukum.

Akhirnya dilakukan gelar perkara pada 8 November 2016 dinyatakan perkara a quo tidak cukup bukti. Keluarlah SP3 pada 9 Desember 2016 yang dikirimkan kepada pemohon, sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Ditambahkan Heru Nurcahya, bahwa pemohon memohon ganti rugi sebesar Rp 4 miliar adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan  hukum.

 “ Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berhak menuntut ganti rugi karena kesalahan ditangkap, ditahan , dituntut dan diadili yakni tersangka, terdakwa atau terpidana karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan , sedangkan pemohon adalah sebagai pelapor, “ tambahnya.

Sebelumnya dalam bagian petitum pemohon  yang dibacakan  salah satu penasehat hukum , Budi Harsono SH disebutkan  bahwa SP3 yang dikeluarkan Kapolda DIY atau termohon dinyatakan tidak sah,  memerintahkan termohon untuk melanjutkan perkara kejahatan perbankan yang dilakukan oleh tersangka SW .Selain  itu meminta  termohon agar memberikan ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp 4 Miliar.

Sidang dilanjutkan hari ini (31/5) untuk mendengarkan replik pengugat.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post