Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » PAY : " Kami Bukan Gelandangan Dan Pengemis

Sugiarto SH (nomor 4 dari kanan) didampingi Penasehat LKBH Pandawa Mohamad Novweni SH (baju putih)
YOGYAKARTA (info-jogja.com) – Ratusan seniman  yang tergabung dalam  Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) merasa resah pasca diterbitkannya Surat Peringatan  (SP) II oleh Satpol PP DIY berkaitan  larangan melakukan kegiatan angklung di pinggir jalan.

Pasalnya   SP I nomor 300/719/C tanggal 24 Mei 2016  dan SP II  No. 180/01525/C tanggal 23 Maret 2017 disebutkan kegiatan angklung di pinggir jalan menganggu ketertiban dan kenyamanan pejalan kaki di trotoar. Saat ini 14 Komunitas angklung  tidak bisa bekerja kembali.

“ Kami  mewakili PAY merasa bingung dan resah dengan diterbitkanya SP I dan SP II, bagaimana untuk dapat melangsungkan hidup kalau ini dilarang . Surat tersebut cacat hukum dan mall administrasi, “ beber Kuasa Hukum  PAY dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa , Sugiarto SH kepada wartawan , Selasa ( 4/4/2017) siang.

Pihaknya  menepis bahwa kegiatan seni ini  masuk  kategori gelandangan yang menganggu ketertiban dan kenyamanan pejalan kaki.

“ Kita tidak merasa menganggu pejalan kaki, buktinya di trotoar masih banyak ruang yang tidak terpakai. Pelaku seni dilindungi konstitusi , jadi kami bukanlah gelandangan tapi pelaku seni yang mempertahankan hidup sebagai manusia yang memiliki harkat martabat  dilindungi oleh  UU  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, “ jelasnya.

Sebanyak 105 orang tersebut menuntut untuk mencabut   SP ke -1 dan  ke-2 . “ Kami menuntut untuk mencabut kedua SP itu, juga menolak keras stigma pekerja seni angklung adalah gelandangan dan pengemis serta mendesak agar ada perlindungan hukum bagi kami,” tambah salah satu koordinator PAY, Dwi.

Dikonfirmasi  Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP DIY , Andi Lilik Ariyanto menegaskan bahwa pernah ada kesepakatan sebelum diterbitkan SP ke -2 .

“Ini sedang kita bicarakan dengan pihak terkait. Sebenarnya telah disepakati antara Pol PP DIY dengan mereka, diantaranya jumlah kelompok dibatasi 14 saja, melakukan kegiatan dengan jarak 5 meter dari APPIL , pengedar alau untuk penerima jasa maksimal 2 orang dan tidak ada upaya politisir, “ ungkapnya.

Pol PP DIY merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 5 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Lalu Lintas  dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan  dan Pengemis. “ Apa kemauan mereka akan kita akomodir , agar tidak timbul permasalahan lain,” katanya.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post