Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » Menabrak Regulasi Diatasnya , Pemkab Sleman Kalah di Sengketa Informasi KI DIY

Majelis Komisioner saat bacakan putusan .
YOGYAKARTA (info-jogja.com) - Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI)  DIY, Drs Martan Kiswoto MA  kabulkan keseluruhan permohonan sengketa informasi yang dilayangkan  pemohon Agus Artadi terhadap Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.

Dengan dibantu dua hakim anggota yakni  Dewi Amanatun Suryani ,SIP ,MPA  dan Warsono SH   majelis  bacakan putusan  perkara sengketa informasi nomor 013/IX/KI DIY -PS /2016  secara bergantian pada sidang ajudikasi   di Aula Diskominfo  DIY Jalan Katamso Yogyakarta , Selasa ( 6/12/2016) .

“ Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2016 tentang informasi yang dikecualikan  bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik  dan tidak singkron dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2013 pada pasal 15 huruf d,” sebut  majelis dalam putusannya.

Majelis berpendapat PPID mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 saja ,tidak memperhatikan PP Nomor 61 Tahun 2010. 

“ Surat keterangan dari Hotel In Santoria yang memuat data pemohon merupakan informasi yang terbuka bagi pemohon, Dasar hukum dan mekanisme Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meletakkan daftar informasi yang dikecualikan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, “ tegas Martan Kiswoto.

Dalam amarnya Majelis mengabulkan untuk seluruhnya permohonan pemohon.” Mengabulkan  permohonan pemohon untuk seluruhnya . Surat keterangan  yang ditandatangani Alim Satria  dalam lampiran  permohonan penerbitan HO dan formulir permohonan pengajuan HO yang terdapat kolom tanda tangan pemohon merupakan informasi terbuka bagi pemohon, “ tandasnya.

Hakim memerintahkan untuk segera memberikan dokumen  yang dimohonkan  kepada pemohon dalam waktu 10 hari kerja setelah sengketa informasi ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Usai sidang   Agus warga Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta  itu mengatakan akan menunggu  sampai dokumen diserahkan sebelum mengambil langkah  selanjutnya. “ Kita tunggu dokumennya , tentunya akan ada langkah hukum selanjutnya , yaitu mencari keadilan dan pemulihan nama baik , “ katanya.

Ditanya wartawan berkaitan putusan itu , pihak BPMPPT Kabupaten Sleman melalui Kasubag Bantuan Hukum Setda Sleman Ishadi  belum banyak berpendapat . “ Kita tunggu salinan putusan dulu, “ singkatnya sambil menuju mobil.

Sengketa ini bermula atas pembangunan Hotel Premier Inn Satoria di Jalan Laksda Adisucipto km 8 Sleman. Agus selaku pemilik tanah yang lokasinya tepat berada di belakang bangunan hotel tidak pernah dimintai izin berkaitan permohonan HO.

Dalam perkembangannya justru muncul surat yang menyatakan Agus menolak memberikan izin karena menginginkan lahannya dibeli dengan harga tidak wajar. Upaya untuk mendapatkan informasi  mengenai penerbitan HO hotel  selalu gagal , akhirnya pemohon mendaftarkan  sengketa informasi ini di KI DIY.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post