Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » Rapat Pleno RP2KPKP Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh digelar Di Yogyakarta

Pembahasan RP2KPKP 
SLEMAN (info-jogja.com) -Pembahasan Pleno Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun 2016 digelar di Hotel Sahid Rich Sleman pada 5 - 7  Oktober 2016.

Pembahasan Pleno ke - 2 ini diikuti 18 Propinsi dengan jumlah peserta 400. Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya ,Kementerian PU, Sri Hartoyo. Acara ini digelar oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditujukan untuk memberikan fasilitas teknis dalam hal subtansi dan teknis terhadap dokumen RP2KPKP yang telah disusun oleh Pokjanis, Tim Teknis, Tenaga Ahli Pendukung, dan para pemangku kepentingan di Kabupaten dan Kota hingga hingga saat ini.

"Hal ini ditujukan agar dokumen RP2KPKP yang disusun dapat menjadi payung perencanaan infrastruktur pemukiman di kawasan kumuh. Kegiatan  Pembahasan pleno ini bertujuan untuk memonitor pencapaian dari kegiatan penyusunan dokumen RP2KPKP di daerah," papar Direktur Jenderal Cipta Karya ,Sri Hartoyo dalam sambutanya.

Disampaikannya lagi antisipasi terhadap permasalahan yang timbul akibat transformasi perukiman perkotaan merupakan salah satu misi yang tertuang dalam juga  dalam Undang- undang  Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman .

" Tantangan terbesar dalam mengimpementasikan Undang- undang  nomor 1 Tahun 2011 terutama mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di perkotaan. Hal ini menjadi peker kami Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional ke- 3 Periode 2015- 2019," terangnya.

Dirinya berharap, acara pembahasan pleno ini dapat memberikan pemahanan bagi semua pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RP2KPKP ini baik kelompok kerja Teknis, Tim Teknis, Provinsi Tenaga Ahli dan tak terkecuali di lingkungan stakeholder di lingkungan Cipta Karya.

"Kami berharap kegiatan ini akan mendorong dihasilkannya RP2KPKP yang berkualitas dan bermanfaat bagi pelaksanaan penanganan  pemukiman kumuh menunu pembangunan pemukiman layak huni dan berkelanjutan," harap dia.

Pada kesempatan ini pula Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh PJ Sekda DIY Rani Syamsinarsi disebutkan bahwa dengan amanat undang- undang nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

" Masing- masing Kabupaten/Kota di DIY telah menerbitkan SK penetapan lokasi pemukiman kumuh dengan luas total sebesar 406.04 hektar tersebar di 5 Kabupaten /Kota.  Kita berkomitmen dan bersemangat untuk menangani pemukiman kumuh, menuju 0 persen hingga akhir tahun 2019," sebut Gubernur dalam sambutannya.

Penulis : Eko Purwono/ Mar

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post