Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » » » Granad : Ada Pelanggaran HAM Dengan DibeIakukanya Kembali Instruksi Wagub DIY Nomor K898/I/A/1975

Siput Lokasari (Berpeci) saat berikan keterangan didepan puluhan media, Senin (24/10/2016)

SLEMAN (info-jogja.com) –Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K898/I/A/1974 tanggal 5 Maret 2016  perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada  WNI Non Pribumi sudah tidak berlaku semenjak diterbitkanya Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 1984.

Penegasan  tersebut disampaikan  Pendiri  Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad) , Siput Lokasari kepada sejumlah wartawan di Banyumili Resto , Kwarasan Sleman, Senin (24/10/2016).

“ Seharusnya dengan telah diterbitkanya Perda DIY Nomor 3 Tahun1984 tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di DIY, Instruksi Wagub DIY Nomor K898/I/A/1974 otomatis tidak berlaku   , pengurusan agraria yang semula berdasarkan wewenang otonomi selanjutnya berdasarkan wewenang dekonsentrasi . Pada pasal 6 jelas disebut dengan berlakunya Perda ini segala ketentuan perundangan di DIY dinyatakan tidak berlaku lagi,” bebernya.

Siput berpendapat  ada beberapa regulasi yang dilanggar dantaranya UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuanyang sama dihadapan hukum. Pasal 9 atat (1) dan (2) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Lanjutnya ada juga pelanggaran  di Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, Pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis serta pelanggaran UU Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sesepuh Granad ini  juga telah melayangkan somasi ke dua kepada Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X  untuk mencabut instruksi tahun 1975 tersebut.

“Somasi kedua telah kita kirimkan pada 14 September 2016 perihal desakan dan sekaligus somasi agar Gubernur DIY mentaati dan melaksanakan rekomendasi Komnas HAM agar tidak melanggar HAM , kita tujukan kepada Gubernur dan Wagub. Berkaitan rekomendasi pertama Komnas HAM Nomor 037/R/Mediasi/VIII?2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan rekomendasi kedua Nomor 069/R/Mediasi/VIII/2015 pada Agustus 2015. Bahwa dalam rekomendasinya Gubernur membatalkan instruksi DIY Nomor K898/I/A/1975 yang sejatinya telah dihapus oleh Sri Sultan HB IX , Sri PA VIII dan DPRD DIY,” desak dia.

Seharusnya ini  tidak bisa dijadikan patokan oleh BPN untuk tidak memberikan SHM tanah kepada warga keturunan.

“ Kepala BPN pun telah mengeluarkan surat dengan Nomor 502 – 4609 tanggal 17 November 1999 perihal pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal di Propinsi DIY. Pada nomor 2 disebutkan Presiden RI dalam surat instruksi No 26 Tahun 1989 menegaskan untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan , perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, “kata owner  Banyumili ini.

Pihaknya memberikan waktu 30 hari kerja kepada Gubernur untuk menanggapi somasi kedua tersebut. " Kita berikan waktu 30 hari kerja untuk menanggapi  somasi kedua kita, kalau tidak ada jawaban ya akan kita pidanakan," tegasnya.

Ketua Granad Willlie Sebastian dirinya berharap instruksi  tahun 1974 tersebut dicabut.” Segera dicabut instruksi itu kan seharusnya tak berlaku lagi, kenapa sejak tahun 2000 diberlakukan lagi ,mereka tidak bisa menjelaskan kriteria warga pribumi, status kami disamakan dengan WNA, keadilan harus ditegakkan sehingga  tidak lagi ada diskriminasi hak atas tanah warga keturunan tionghoa,”harapnya.

Salah satu Pengacara yang juga warga keturunan , Handoko SH, M Kn ,MH Adv mengaku pernah mengajukan uji  materi  Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K898/I/A/1974 namun sampai saat ini gugatanya belum selesai.

” Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 13 P/ HUM/ 2015 tanggal 9 April 2015 pada pertimbangannya bahwa instruksi tersebut bukan termasuk peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 . Mengadili permohonan keberatan hak uji materiel tidak dapat diterima, bukan ditolak, upaya  ke PTUN berpendapat itu bukan produk kebijakan, bukan peraturan  , saat ini masih  masih banding,’jelasnya. 

Handoko mengaku upaya ini tidak hanya mempermasalahkan HGB namun lebih upaya memperoleh keadilan. “ Upaya ini saya lakukan murni dari diri saya pribadi karena belum adanya rasa keadilan, bukan masalah HGB saja , namun rasa keadilannya yang lebih penting,”tutupnya.

Penulis : Eko Purwono.

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post