Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » » Aparat Birokrasi Tak Akan Takut Lagi Membuat Kebijakan Dengan Rekomendasi DKKD

 Kepala Kejaksaan Tinggi  DIY Tony T. Spontana SH M Hum didampingi Kasi Penkum Kejati DIY Kusuma Jaya Bulo SH saat berikan penjelasan seputaran DKKP kepada sejumlah wartawan , Senin ( 31/10/2016)

YOGYAKARTA  (info-jogja.com) –  Masih dijumpainya  anggaran tidak terserap maksimal karena pejabat birokrasi ragu bahkan  takut dalam mengeksekusi anggaran pembangunan, melihat fakta itu Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) tak tinggal diam dan cepat merespon dengan meluncurkan inovasi berbentuk  Desk Kajian Kebijakan Daerah( DKKD)  di Kantor Kejati DIY , Senin ( 31/10/2016).

“ Kenyataan  saat ini stigma kriminalisasi kebijakan oleh aparat penegak hukum terhadap aparat birokrasi, pejabat birokrasi menjadi ragu  ada ketakutan dipidana  , takut  dizolimi, takut  dikriminalisasi  dalam  mengambil kebijakan atau diskresi  sehingga anggaran tidak terserap dan pembangunan mandek, situasi itu yang melatarbelakangi dibentuknnya DKKD, “ jelas Kepala Kejati DIY Tony T. Spontana SH MHum  kepada wartawan disela meluncurkan inovasi itu.

Dalam DKKD nanti akan dilibatkan borokrasi di DIY dalam mengkaji rencana kebijakan .” Program inovasi ini kita libatkan pejabat birokrasi di wilayah DIY  melalui joint komite untuk bersama mengkaji rencana kebijakan atau diskresi berhubungan dengan penggunaan angaran bansos dan hibah dalam forum yang disebut  forum intlektual exercise dengan mengundang stakeholder, “ beber dia.

Lanjut mantan Kapuspenkum Kejagung ini hasil analisis akan diberikan dalam bentuk rekomendasi. “ Hasilnya dalam bentuk rekomendasi atau Keputusan Kajati DIY akan diberikan kepada Pemda , apakah secara yuridis bisa dilaksanakan aman atau malah sebaliknya sehingga memiliki kepastian hukum ketika akan mengambil langkah diskresi , ‘katanya.

Selain dalam penggunaan angaran bansos dan hibah, DKKD juga berperan dalam pengkajian dan alasisa  rencana pelimpahan aset, rencana penambahan anggaran untuk penguatan fungsi pertanahan berkaitan  Keistimewaan , pemotongan anggaran untuk bisa  dialihkan dan dalam kebijakan  penggunaan  anggaran kegiatan tapi dipakai untuk   belanja pegawai.

“ Berbeda dengan TP4D , inovasi yang baru pertama kali di Kejati ini  lebih melengkapi ruang yang belum tercover TP4D , merupakan soft policy kebijakan awal sebelum program digulirkan , kalau TP4D kan lebih bersifat action, “ lanjutnya.

Sedangkan juknis sudah dipersiapkan dalam pelaksanaanya proyek perubahan membangun sistem pencegahan korupsi melalui DKKD  ini.” Pelaksanaanya ditentukan dengan juknis atau SOP yang telah dibuat,  kesiapan tim , ketersediaan ruangan tentunya  dengan melibatkan stakeholder yang relevan , dalam sepekan hasil kajian sudah kita sajikan, kita sengaja menggunakan  istilah Desk agar lebih praktis, “ katanya. 

Dengan DKKS ini diharapkan pembangunan berjalan baik dan kesejahteraan rakyat meningkat. “ Dengan adanya DKKP akuntabilitas penegak hukum meningkat, adanya jaminan kepastian hukum .pejabat dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sehingga pembangunan berjalan baik serta terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Inovasi kebijakan ini muncul saat pertama kali saat dipresentasikanya materi ini oleh Kepala Kejati DIY Tony T. Spontana SH MHum di depan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X  dan jajarannya pada   19 September  2016 dan disambut baik oleh Gubernur. Dan menurut rencana hari (31/10) ini akan ditandatangani MoU mengenai DKKD antara Pemda DIY dengan Kejati DIY di Komplek Kepatihan.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post