Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » Indonesia Dalam Kondisi Korupsi Kronis

Suasana Seminar
SLEMAN (info-jogja.com) - Maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga di lembaga kepolisian menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah berada dalam kondisi korupsi yang kronis.

Fakta seperti kasus Century, Gayus Tambunan, Tanjung Api-Api, buku ajar di beberapa kabupaten, kasus BLBI dan Syamsul Nursalim merupakan kasus besar yang menarik perhatian publik, disamping sederet kasus lain baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Dari banyak kasus korupsi di Indonesia, kecenderungan yang dapat dilihat oleh publik adalah korupsi semakin tahun semakin meningkat secara kuantitatif, semakin besar kuantitas uang rakyat yang dikorupsi, dan semakin meningkat pula kenekatan para pelaku korupsi mengingat penegakan hukum di Indonesia terhadap korupsi masih lemah.

Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menggerakkan hati Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) untuk ikut bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi melalui seminar regional dengan tajuk. “Urgensi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan  Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan”. Seminar diselenggarakan di Kampus III, Gedung Bonaventura, Jl. Babarsari 44, Selasa (23/8/2016).

Adapun para pembicara yang hadir dalam acara ini dianyaranya H. Ganjar Pranowo, SH. MIP. (Gubernur Jawa Tengah); Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH. LL.M.(Direktur PUKAT UGM); Dr. W. Riawan Tjandra, SH. (Dosen FH UAJY) serta Staf Biro Hukum KPK.

Dikatakan oleh Riawan Tjandra bahwa publik yang memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga-lembaga yang diyakini mampu memberantas korupsi, justru dilukai perasaannya ketika mengetahui bahwa lembaga-lembaga tersebut menjadi sumber korupsi. 

"Paradoks pemberantasan korupsi ini juga telah menafikan berbagai upaya pemerintah yang secara bersamaan dengan pemberantasan korupsi melakukan pembenahan sistem administrasi Negara melalui reformasi birokrasi, reformasi sistem politik, reformasi hukum, dan reformasi keuangan Negara," terangnya.

Dikesempatan yang sama  Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa konsep pertanggungjawaban/ akuntabilitas governance merupakan pertanggungjawaban kolektif tiga pilar yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor usaha.

" Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah yang selama ini bersifat eksklusif dan vertikal perlu diperluas dan dilengkapi dengan model pertanggungjawaban horizontal yaitu dari pemerintah kepada kedua unsur governance yang lain secara sinergis," jelas politisi PDIP ini.

 Pemberantasan korupsi juga memerlukan peran aktif masyarakat sipil yang perlu secara positif dirumuskan dalam format yang terstruktur dan melembaga bersama dengan Pemerintah.
“Governance dapat mengambil bentuk social audit secara transparan dan rutin terhadap pemerintah serta program-program pembangunan sebagai bentuk upaya kontrol dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Penulis : Eko Purwono


About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post