Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » Kasus Miras Oplosan, Penasehat Hukum Terdakwa Nyatakan Dakwaan JPU Batal Demi Hukum

Taufiqurrahman SH saat berbincang dengan wartawan usai persidangan
SLEMAN (info-jogja.com) – Dua terdakwa yakni    terdakwa I SAH (45) dan  terdakwa II SB (23) kasus penjual miras oplosan kembali janani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman , Selasa (19/7/2016) .

Agenda sidang  kali ini Majelis Hakim yang diketuai Sutarjo SH MH berikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan eksepsi (nota keberatan) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  ,Daniel Sitorus SH pada persidangan lalu.

Melalui tim penasehat hukumnya dari  kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum  Konstitusi , terdiri Taufiqurrahman SH, Kurnia Nuryawan SH , Christo Arvian SH dan Toriq Luqman SH menyatakan bahwa terdakwa dihadirkan  dalam persidangan  secara tidak sah dan dakwaan JPU batal demi hukum.

“ Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama sebagai sebuah kelaziman di dalam sistem hukum acara pidana kita, bahwa dihadirkanya seseorang atau lebih terdakwa ke muka persidangan pengadilan haruslan diberitahukan terlebih dahulu secara sah dengan surat panggilan yang ditujukan kepada terdakwa seperti dalam ketentuan pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP,” beber Taufiqurrahman di muka persidangan.

Bahkan dalam kekentuan pasal 146 ayat (1) KUHAP jelasnya lagi, secara tegas dan lugas menantukan bahwa surat panggilan harus diterima terdakwa selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai.

 “ Hingga saat ini terdakwa  belum pernah menerima surat panggilan yang dilakukan secara sah , maka sepatutnya dakwaan yang disampaikan JPU pada persidangan lalu dinyatakan batal demi hukum,” tegasnya.

Ditambah lagi  hingga saat ini terdakwa belum pernah menerima turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada terdakwa atau kuasanya.

” Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (4) menyatakan surat turunan pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau kuasanya  dan penyidik pada saat bersaman dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri,”katanya.

JPU dalam menyampaikan dakwaan secara lisan tanpa menguraikan identitas terdakwa maupun uraian tindak pidana secara lengkap cermat dan jelas. “ JPU tidak cermat dalam menguraikan terdakwa dan tindak pidananya, oleh sebabitu bertentangan dengan pasal 143 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP,” tutupnya dalam eksepsi tersebut.

 Pada perkara dengan nomor 317/Pid.B/2016/PN.SMN bahwa terdakwa I dan terdakwa II  diancam  dengan  pasal berlapis yakni Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP , Pasal 140  jo Pasal 146 ayat (2)  huruf (b)UU No 18 Tahun2012 Tentang Pangan jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain dua pasal itu keduanya juga didakwa Pasal 98 ayat (2) , (3) jo Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan  Pasal 359 KUHP jo Pasal  55 ayat (1) ke -1 KUHP jo pasal 65 KUHP.

Dalam dakwaannya disebutkan  bahwa kedua terdakwa bersama-sama menjual miras oplosan jenis sari vodka/beningan atau arak dalam bentuk kemasan botol mineral dan atau kemasan plastik yang dilakukan  dirumah atau kediaman terdakwa I di Jalan Adisucipto No 26 Ambarukmo RT 009 RW 003 Caturtunggal Depok Sleman.

 Sidang akan kembali di gelar pada selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan replik JPU.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post