Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » Eksepsi Terdakwa IBH , Dakwaan JPU Diuraikan Tidak Cermat

Oncan Poerba SH dan Wilyam Saragih SH saat bacakan Eksepsi di PN Sleman  , Kamis (7/4/2016)
SLEMAN (info-jogja.com) - Surat dakwaan Jaksa penuntut umum (JPU) batal demi hukum,  pernyataan tersebut disampaikan  terdakwa IBH (32) warga Sumberan ,Bantul   saat melayangkan  eksepsi (nota keberatan) melalui  penasehat hukumnya, Oncan Poerba SH dan Wilyam Saragih SH pada persidangan di Pengadilan Negeri Sleman  dengan majelis hakim yang diketuai Satyawati Yun Irianti SH M Hum , Kamis (7 /4/2016) siang. 

“Dakwaan JPU diuraiakan secara tidak cermat , jelas, dan lengkap karena tidak memenuhi syarat materiil dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak jelas dalam penyebutan waktu kejadian yakni antara tahun 2013 sampai dengan 2014, tidak menguraikan keterangan hasil pengujian udara dari balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja DIY serta memuat uraian yang saling bertentangan,’ tegas Oncan.

Dakwaan didasarkan pada hasil penyelidikan yang ragu-ragu , belum lengkap dan bahkan belum tuntas sehingga terkesan JPU sangat memaksakan supaya perkara ini dapat segera dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan.

Tidak hanya itu, dakwaan jaksa dengan  merubah penulisan 230 gram menjadi 230 mikrogram itu jelas melanggar undang-undang dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana pada pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, seharusnya pengubahan surat dakwaan dilakukan hanya satu kali selambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai.

“ Kami menghimbau kepada jaksa agar dalam menanggapi eksepsi ini tidak berkelit dan mencari- cari alasan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh karena adanya kesalahan ketik , sebab perubahan penulisan dari gram menjadi mikrogram jelas bukan disebabkan salah ketik,” jelasnya.

Ditambahkan Wilyam Saragih , bahwa dakwaan JPU tidak dapat diterima karena ne bis in idem , perkara telah diperiksa dan diputus oleh PN Sleman sebagaimana dalam putusan Nomor 78/Pid.C/PN.Smn tertanggal 17 April 2015, terdakwa telah melaksanakan putusan dan telah membayar denda sebesar Rp 1 juta. 

“ Nebis in idem diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP yang berbunyi kecusli dalam hal pupusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidk boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinys telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap, “terangnya. 

Pada agenda sidang pekan lalu JPU Yunik  Widayatmi P SH mendakwa IBH, pemilik usaha pembuatan triplek Sejati  Plywood dengan  dua dakwaan alternatif yakni pertama primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pertama subsidair pasal 99 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH atau dakwaan keedua  dalam pasal 109 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Sidang akan digelar kembali pada 14 April 2016 dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post