Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » » Ijazah Sekolah Jarak Jauh Hanya DiKeluarkan Bagi Kampus Berizin

Prof. Intan Ahmad, Ph.D.
SLEMAN -Sekolah atau perguruan tinggi yang mengantongi izin dari Kementerian  Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dikti).
Penegasan itu disampaikan  Direktur Jenderal Pembelajaran & Kemahasiswaan Prof. Intan Ahmad, Ph.D.  kepada info-jogya.com di Balai Senat  Universitas Gajah Mada, Selasa (15/3/2016) pagi.

"Hanya sekolah atau lembaga pendidikan  memiliki izin dari kementerian yang boleh melaksanakan pendidikan jarak jauh, jika ada berarti ijazah yang dikeluarkan tersebut tidak sah,"tegas dia.

Jika dilapangan ditemui dugaan penggunaan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang tidak legal perlu adanya klarifikasi dari  pihak tempat seseorang itu  bekerja,  perlu ditanyakan legal atau tidak lembaga yang mengeluarkan ijazah itu , atau bisa  diajukan ke Kementrian  untuk di cek, ijazah hanya dikeluarkan oleh  instititusi yg legal dan mahasiswanya terdaftar di tempat kami.

Diakuinya masih banyak pengaduan yang masuk terkait ijazah."Kami selalu mengeluarkan statemen  apabila mahasiswa yang bersangkutan  tidak terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi melalui data yang terpusat berarti ijazahnya tidak resmi , perlu juga di cek masa studinya biasanya kan ditempuh 4 tahun, lha kalau ditemui bukti masa studi hanya setahun, bahkan dengan dosenya saja tidak kenal, ini patut dipertanyakan,sebab ijazah adalah sebagai  bukti kompetensi, " tambah dia.

Kata Prof Intan lagi, perlu kiranya peran serta  masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi penggunaan ijazah yang tidak legal. Masyarakat perlu hati- hati dalam memilih tempat pendidikan. Selain juga pengawasan dari Kopertis setempat.

" Peran masyarakat sangat penting, masyarakat yang menilai  selain juga  pengawasan  pihak  Kopertis yang selalu ada dilapangan," katanya.

Sanksi yang diterapkan tergantung  masyarakat yang  bisa menilai dan melihat hingga  aspek hukum . Regulasinya telah jelas dijabarkan dalam  UU Nomor  12 Tahun 2012 tentang  pendidikan tinggi dan diterbitkanya Surat Edaran Nomor 595/DS.1/T/2007 yang dikeluarkan oleh Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,"tutupnya

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post