Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » Langkah diskresi terpaksa dilakukan Pol PP Sleman sesuai kondisi di lapangan

Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman, Drs Joko Supriyanto
SLEMAN - Dalam hal penegakan   peraturan daerah (perda) Satuan Polisi  Pamong Praja  (Sat Pol PP)  Kabupaten Sleman tidak dapat serta merta lakukan eksekusi suatu bentuk pelanggaran  tanpa ada surat pemberitahuan  dari instansi atau SKPD terkait ,sesuai regulasi yang berlaku. Namun kenyataannya  kerap terjadi dilapangan  Sat Pol PP terpaksa  harus segera lakukan eksekusi karena adanya laporan masyarakat.

Seperti diakui  Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman, Drs Joko Supriyanto saat berbincang dengan info-jogya.com di ruang kerjanya , Senin (25/1/2016) .

“ Memang ranah eksekusi pelanggaran perda ada pada kami, padahal sebenarnya secara regulasi pembinaan dan pengawasan penerapan perda ada pada dinas masing-masing , eksekusi kami lakukan setelah ada pemberitahuan dinas terkait, namun pada prakteknya kila ambil tindakan cepat disesuaikan kondisi di lapangan,”tegasnya.

Di tahun 2016  ini  telah dilakukan eksekusi penutupan   6 toko modern  tak berijin , yang sebenarnya itu merupakan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dalam hal pembinaan dan pengawasannya, terpaksa kita tutup  meskipun tanpa ada pemberitahuan dari dinas terkait sebab selain ijin toko tersebut belum lengkap ada juga  desakan dan laporan masyarakat.

Langkah diskresi terpaksa dilakukan untuk mengambil keputusan, seperti diatur pada Pasal 1 Angka 9   UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, “jelasnya.

Ditambahkanya pria yang pernah menjabat sebagai Kabag  Pemerintahan Desa ini  semua perda ada yang mengampu yakni dinas terkait.

"Bidang  pertambangan ada  di Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, untuk penanganan PKL di Dinas Pasar, Penertiban Salon ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman , dalam hal reklame ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan , perijinan toko modern pada Disperindagkop, Pol PP hanya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang mengaturnya,” tutupnya.

Penulis : Eko Purwono
 








Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post