Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » PERLU DIPERLUAS KEWENANGAN KPPU

Dr Muhammad Syarkawi Rauf
YOGYAKARTA - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha  Republik Indonesia bertugas mengawasi persaingan usaha agar tidak terjadi monopoli persaingan usaha  yang tidak sehat.  Dalam hal regulasi posisi  KPPU  belum didukung oleh regulasi yang memadahi. Masih diperlukan  penambahan kewenangan , penguatan kelembagaan serta substansi Undang-Undang yang perlu diamandemen  terhadap kedudukan  komisi ini. Keterangan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia , Dr Muhammad Syarkawi Rauf kepada wartawan  di Hotel Melia Purosani Yogyakarta , Kamis (3/12/2015) siang.

“Terdapat  beberapa permasalahan  yang ditemui KPPU  dilapangan  diantaranya maraknya Kartel,  dan Persekongkolan  dalam persaingan  usaha , malah justeru kita dibenturkan  adanya regulasi yang justeru menghambat kewenangan kami. Seharusnya KPPU diberikan kewenangan dalam hal pengeledahan , kelembagaan diperkuat dan  regulasi yang memadahi .Diakui dalam UU persaingan usaha masih banyak ditemui banyak kelemahan . Sebagai contoh penetapan  jasa ongkos pengiriman yang ditetapkan  oleh kapal fery yang melayani angkutan Batam menuju Singapura masih banyak merugikan pelaku usaha di Indonesia , kita tidak bisa menindak  dan memeriksa dikarenakan pelaku usaha berada di Luar Negeri, dan masih banyak lagi bidang-bidang yang menjadi pengawasan kami” jelasnya.

Secara substansi UU Persaingan Usaha  seharusnya lebih dipertegas lagi, termasuk  mengenai definisi pelaku usaha di Indonesia sehingga tidak bias. Regulasi yang berlaku dinilai belum begitu kuat. Selama ini kewenangan kami sesuai regulasi yang ada hanya sebatas menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang saja  dalam menangani perkara pelanggaran.

Dikatakanya lagi tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi peraturan dapat dilakukan Pemerintah melalui KPPU agar pelaku usaha yang memenuhi ketentuan regulasi. Saat ini telah kita ungkap  32 penimbun daging dan saat ini keseluruhannya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Selama ini KPPU telah melakukan tugas menggagalkan dugaan praktik kartel di daging, beras,  dan bawang putih. Pelaku kartel bawang putih sudah diproses hukum sesuai perbuatan dan aturan yang berlaku di persaingan usaha, sedangkan pelaku kartel daging masih dalam proses disidangkan,  sanksi administrasi juga selalu kita terapkan , bahkan Persiden Jokowi memerintahkan untuk cabut ijin usaha bagi pelanggar berat.

Pada pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 diamanatkan bahwa wewenang KPPU yakni memerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat . Sehingga diharapkan peran serta masyarakat dalam hal ini , pengaduan bisa langsung dilayangkan langsung ke alamat Sekertariat KPPU di Jalan Ir. H. Juanda 36 Jakarta 10120 Indonesia Telepon: 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043 faksimili: 62-21-350 7008 email: infokom@kppu.go.id  disertai identitas pelapor terlapor dan kronologis kejadian,” harapnya.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post