Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » Sosialisasi Pancasila, UUD 1945 , NKRI dan Bhineka Tunggal Ika masih sangat perlu

SLEMAN - Empat konsensus yang disusun  oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang terdiri  Pancasila sebagai ideologi Negara, UU Negara Kesatuan RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan.

Itu  merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlunya dilakukan sosialisasi ini . Hal tersebut  dilontarkan  Anggota Komisi X DPR RI , MY Esti Wijayanti disela-sela gelar Sosialisasi bertempat  di Rumah Aspirasi jalan  Cemara,Desa  Sidoagung, Godean Sleman, Sabtu (26/9/2015).

" Dasar hukum pelaksanaan sosialisasi ini sangatlah jelas yakni  meliputi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pasal 5 huruf (a) dan (b) tentang tugas MPR , pasal 11 huruf (b) tentang Kewajiban anggota MPR dan Peraturan MPR RI Nomor 1/MPR/2014 tentang tata tertib MPR pada pasal 6 huruf (b) tentang tugas MPR dan pasal 13 huruf (c) tentang kewajiban anggota MPR, " jelasnya.

Disinggung terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara bahwa secara normatif terdapat perbedaan dasar hukum antara pelaksanaan kegiatan sosialisasi Empat Pilar Berbangsa  dan Bernegara yang dilakukan MPR  selama ini dengan adanya  putusan MK tersebut. Payung hukum kegiatan MPR adalah UU Nomor 27 Tahun 2009 , sementara yang digugat pemohon dan yang dikabulkan MK adalah UU Parpol. Pada putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 Tentang pengujian UU Nomor 2 /2011 tentang Partai Politik , MK menegaskan posisi Pancasila sebagai dasar negara kedudukanya tak bisa disejajarkan dengan UUD 1945, Bhineke Tunggal Ika dan NKRI , pada pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol disebut sebagai 4 pilar berbangsa dan bernegara. Putusan MK tetap mempertahankan dan mendukung upaya pendidikan karakter bangsa dan tetap menyatakan konstitusional upaya parpol dan lembaga negara untuk melaksanakan pendidikan politik.
Tidak benar bahwa sosialisasi Pancasila, UUD 1945 , NKRI dan Bhineka Tunggal Ika tidak diperlukan lagi," bantah Esti.

Implementasi Pancasila dalam kontek kekinian terkait dengan pendidikan sangat lah luas salah satunya ideologi Pancasila wajib masuk dalam kurikulum, sedangkan dibidang kemandirian desa yakni sesuai tujuan NAWACITA memakmurkan desa menjadi desa mandiri, dengan pengelolaan dana desa yang baik dan terarah dengan pembangunan desa yang berideologi Pancasila,"pungkasnya.

Acara sosialisasi di Rumah Aspirasi  Jalan Cemara  Sidoagung  yang dimulai  pukul 09.00 WIB  ini  dihadiri Kepala Desa , Dukuh dan  Guru-guru se-kecamatan Godean. Sebagai narasumber yang mengulas materi diantaranya Pengamat  Politik dari  UGM, DR  Arie Sudjito dan Calon Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu.

Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post