Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

» » LPSK bersama Jaringan ASEAN Perlindungan Saksi dan Korban angkat isu Perdagangan Manusia

SLEMAN - Delegasi negara –negara yang tergabung dalam Jaringan ASEAN untuk Perlindungan Saksi dan Korban terdiri dari Negara : Kamboja, Laos, Malaysia , Filipina ,Thailand dan Indonesia berkumpul di kota Yogyakarta untuk membahas mengenai dasar-dasar menangani kasus perdagangan manusia, khususnya dalam hal perlindungan dan bantuan bagi korban . Dengan dasar –dasar penanganan kasus perdagangan manusia sesuai dengan nilai-nilai ASEAN tentang hak asasi manusia ,khususnya damal memberikan perlindungan yang sama dimuka hukum bagi saksi dan korban. Kegiatan yang digagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berlangsung di Lantai 8 Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta ini berlangsung pada tanggal 24 – 26 Agustus 2015 .
 Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai kepada wartawan mengatakan sangat mengapresiasi peran aktif semua perserta  delegasi yang mengahiri acara ini.” Saya percaya kita telah mengambil langkah besar dalam memajukan program kerja Jaringan ASEAN untuk perlindungan Saksi dan Korban . Posisi jaringan ini saat ini berada di persimpangan untuk memerangi perdagangan manusia.  Dalam pertemuan ini para delegasi juga menyamakan pandangan dalam meletakkan dasar-dasar bagi kelanjutan kerja Jaringan ASEAN ini . Seperti kita membangun rumah , kita sudah mulai menempatkan batu bata secara bersama. Master Plan untuk rumah itu adalah “Kerangka Acuan” dimana rapat ini telah mengadopsi sebagai sebuah referendum,” jelasnya disela-sela acara , Rabu (
Lanjut dia kerangka acuan tersebut berfungsi sebagai tiket untuk mencapai entitas terkait status ASEAN , pengakuan pentingnya peran untuk bisa berpartisipasi apda keseluruhan aspirasi nilai yang ada dalam ASEAN. Dalam agenda ini telah dibahas rencana kerja rencana kerja dua tahunan menjadi dokumen hidup yang harus disahkan pada setiap rapat tahunan.
Kasus perdagangan orang dianggap sangat serius dan sulit untuk diatasi jika tidak ditanagani dengan tepat . Oleh karena itu perlu kerjasaman bilateral maupun mulitilateral antar negara. Negara perlu mengembangkan strategi yang komperhensif dan pendekatan sebagai dasar untuk merumuskan rencana aksi mengatasi perdagangan manusia , meningkatkan kesadaran dan pendidikan serta penguatan kerangka legislatif dan upaya penegakan hukum. Selain itu perlu peran pemerintah daerah untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia di daerah terpencil. Sehingga perlu adanya kolaborasi antar pihak,”harap Haris.
Selain dihadiri negara-negara delegasi tersebut ajang ini juga didatangi Duta Besar Banglades untuk Indonesia dan perwakilan Kedutaan Besar australia di Jakarta. Keduanya mewakili International Organization of Migration (IOM).
Penulis : Eko Purwono

About Eko Purwono

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post