Select Menu

Template Information

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

WISATA ALAM

Berita

Wisata

IKLAN BARIS

CAFE

KULINER

BAKERY

TOUR AND TRAVEL

MAGELANG  (info-jogja.com) – Sejumlah ormas gelar aksi damai mendukung perubahan nama Jalan Pemuda Muntilan di  Kabupaten Magelang  menjadi Jalan Diponegoro di Lampu Merah Pojok Pasar Muntilan , Jumat (24/3/2017) siang.

Ratusan massa yang berasal dari Front Aliansi Umat Islam Bersatu ( FA- UIB) , Koalisi Rakyat Urusan Pasar (Korup) , Front Aliansi Pemuda Muntilan , Forum Masyarakat Peduli Pasar Muntilan dan Magelang Corruption Watch.

Sebagian massa aksi.
Mereka secara bergantian berorasi  , sebagian pendemo membentangkan spanduk diantaranya  bertuliskan “KPK ...DATANGLAH BONGKAR KORUPSI DI MGL”,  “ Kami mendukung Perubahan Jalan Pemuda Muntilan menjadi Jalan Diponegoro , Sesuai Keputusan Bupati Magelang”.

Selain dukungan pergantian  nama Jalan Diponegoro mereka juga menyerukan   transparansi rencana pembangunan Pasar Muntilan.

“ Kami mendukung perubahan Jalan Pemuda Muntilan di  Kabupaten Magelang  menjadi Jalan Diponegoro, serta mempertanyakan nasib  aset- aset Pemerintah dan tanah Eigendommilik PT KAI, “ ungkap Penanggung jawab Aksi , Anang Imamuddin  disela aksi berlangsung.

Tak hanya itu pihaknya menuntut transparansi dalam proses lelang rencana pembangunan Pasar Muntilan.”

Jalanya aksi damai
“Kami siap mengawal dan mengawasi proses lelang dan pembangunan Pasar Muntilan agar transparan , akuntabel, partisipatif , serta bebas korupsi dan kolusi, jangan sampai KPK darang ke Magelang, “ tambah dia dalam tuntutannya.

Pembangunan itu wajib melibatkan lingkungan dan para pemuda untuk bekerja dan pekerjanya harus memiliki  sertifikat ketrampilan kerja.

“ Kami siap membela pedagang pasar , tukang becak , kusir andong, tukang parkir , buruh gendong, sopir angkot dan warga masyarakat lain yang terdzolimi oleh kebijakan penguasa,” tegasnya.

Aksi berjalan tertib dan damai  dengan pengawalan aparat kepolisian setempat. Massa membubarkan diri dengan tertib.

Penulis : Eko Purwono
-
Jalannya persidangan
SLEMAN (info-jogja.com) -  Sebanyak 11 terdakwa hasil Operasi Yustisi  tim gabungan  menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Jumat (24/3/2017) pagi.

Empat   laki –laki yakni  Joau , Amroji, Edi dan Arif serta 8  perempuan Indri , Haryati,Suryati, Istiqomah , Very, Veronika, Sri    terjaring operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan tim yang terdiri Satpol Polisi among Praja  DIY, Polda DIY dan Satpol PP Kabupaten Sleman di sejumlah salon di Jalan Gito Gati dan Jalan Solo , Kabupaten Sleman.

Dihadapan  Majelis Hakim Satyawati Yun Irianti S.H., M.H mereka terbukti melanggar Pasal 5 jo 3 mengenai perbuatan mesum  Perda Nomor 18 Tahun 1954  tentang larangan pelacuran di tempat umum. Semua menyatakan menerima atas vonis itu.

” Kepada Arif,Amroji,Joau, Very ,Veronika , Edi, Suryati, Haryati   dan Sri melangar pidana  kesusilaan dengan  pidana denda   Rp 750 ribu  atau diganti  dengan pidana kurungan selama 3 hari , sedangkan Indri dan Istiqomah terbukti melakukan  tindak pidana pelacuran dengan pidana denda Rp 300 ribu atau pidana kurungan selama 3 hari,” bebernya saat membacakan vonis.

Penulis : Eko Purwono
-
Ilustrasi razia pekat
SLEMAN (info-jogja.com) -   Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) DIY kembali  menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) di wilayah Kabupaten Sleman  , Kamis (23/3/2017) sore.

Kali ini operasi lebih difokuskan penanganan pekat dengan menyisir tempat –tempat yang dijadikan ajang prostitusi.

“ Hari ini kita  melaksanakan operasi penyakit masyarakat khususnya prostitusi di wilayah Sleman  dengan sasaran salon- salon  yang  diindikasi membuka layanan plus,” beber   Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP DIY,  Lilik Andi Ariyanto usai memimpin kegiatan itu.

Tak sia-sia , setelah  menyisir lokasi yang diduga dijadikan tempat mesum, tim berhasil mengamankan 11 wanita yang rata-rata berusia muda.

“ Tim bergerak di sepanjang Jalan Gito Gati dan seputaran Jalan Solo, hasilnya kita amankan 11 wanita, selanjutnya mereka akan langsung  disidangkan di Pengadilan Negeri  Sleman besok pagi (Jumat ,24/3) , “ tambahnya.

Penulis : Eko Purwono
-
Wiwik Triatmini SH MHum saat bacakan tuntutan untuk RY
SLEMAN (info-jogja.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) ,Wiwik Triatmini SH MHum  tuntut terdakwa RY (52) dengan pidana penjara selama 18 bulan pada persidangan   yang digelar   di Pengadilan Negeri (PN) Sleman , Kamis (23/3/2017) sore.

Di hadapan Ketua Majelis  Sutarja SH MH , terdakwa dituntut dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 263 ayat (2)  KUHP mengenai pemalsuan.

“ Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun  dan 6 bulan  karena terbukti melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP ,  akibat perbuatannya korban menderita kerugian sebesar Rp 8,9 miliar ,“ kata Wiwik saat membacakan tuntutan.

Tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan diantaranya terhambatnya pembangunan Hotel Neo+ Medan dan menyebabkan kerugian  pada korban.

Sementara Penasehat Hukum RY , Samuel SH menyatakan akan segeran menyusun pledoi (pembelaan) atas tuntutan tersebut.

“ Kita segera susun  pembelaan pada persidangan pekan depan, sebenarnya ini hanya   kasus perdata , “ katanya.

Sebelumnya dalam dakwaanya  RY  sebagai direktur CV Graha Kreasindo Yogyakarta, oleh JPU  Wiwik Triatmini  didakwa  melakukan penipuan terhadap korban Dr Andreanyta Meliala PhD, terkait dengan rencana korban untuk membangun hotel di atas tanah miliknya seluas 1434 meter persegi yang terletak di Kelurahan  Darat, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara.

Penulis : Eko Purwono
Jalannya persidangan ,Rabu (22/3/2017)
YOGYAKARTA (info-jogja.com) – Gugatan Ir Agus Artadi warga Cokrodiningratan , Jetis , Yogjakarta terhadap  Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Yogyakarta mulai disidangkan, Rabu (22/3/2017) siang.

Gugatan dilayangkan atas terbitnya Keputusan Kepala BPMPPT Nomor 503/008865.68.15/0042/IG/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang izin gangguan atau Hinder Ordonatie (HO) PT . Santoria Prima Persada untuk hotel di Jalan Laksda Adisucipto Km 8 RT 02 RW 22 Dusun  Corongan , Desa Maguwoharjo , Kecamatan Depok Sleman.

Rencananya sidang dengan mengagendakan pembacaan gugatan dan jawaban dari termohon. Meski tanpa pembacaan gugatan,  atas  persetujuan  para pihak    Ketua  Majelis PTUN Yogyakarta Henriette S. Putuhena, S.H., M.H, tetap melanjutkan sidang tersebut.

Sementara Ishadi selaku Kuasa Hukum BPMPPT saat diberikan waktu untuk memberikan jawaban pihaknya menyatakan  belum siap. “Kepada yang Mulia , kami belum siap memberikan jawaban ,  kami minta waktu  satu minggu lagi,” pintanya dalam persidangan perdana itu.

Dalam gugatanya  Agus sebagai pemilik sebidang tanah pekarangan seluas 934 m2  dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8097 tepat berada dibelakang Hotel Premier Inn Santoria memohon untuk mencabut SK  BPMPPT .

Dirinya  tidak dilibatkan pada  kegiatan sosialisasi dari pihak hotel berkaitan dengan penerbitan HO.
“ Menyatakan batal atau tidak sah  SK  BPMPPT 503/008865.68.15/0042/IG/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang izin gangguan atau Hinder Ordonatie (HO) PT . Santoria Prima Persada di Jalan Laksda Adisucipto Km 8 RT 02 RW 22 Dusun  Corongan ,  Maguwoharjo , Depok, Sleman dan mencabut SK tersebut, “ jelas Agus.

Pada persidangan  pihak hotel yang diwakili kuasa hukumnya, Doni mengajukan diri sebagai calon  pihak ke -3  namun majelis belum mengambil sikap atas upaya tersebut.
Sidang ditunda dan akan digelar kembali pada , Rabu 29 Maret 2017 dengan agenda jawaban tergugat dan sikap majelis.

Penulis : Eko Purwono
-